Pada Kamis, 13 Maret 2025, Presiden Prabowo meresmikan penyaluran tunjangan guru ASN Daerah. Peresmian ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai perubahan yang signifikan dalam sistem penyaluran tunjangan tersebut.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 13 Maret 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pencapaian program-program utama di bidang pendidikan. Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi pengelolaan anggaran serta untuk mempercepat realisasi kebijakan di sektor pendidikan.
Sebelumnya, tunjangan bagi guru ASN daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang pendidikan disalurkan melalui rekening kas umum daerah. Namun, melalui sistem yang baru, tunjangan ini akan langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses birokrasi yang dinilai cukup panjang dan seringkali menghambat ketepatan waktu penyaluran tunjangan tersebut.
Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses penyaluran tunjangan bagi guru-guru yang tersebar di berbagai daerah. Dengan mekanisme yang lebih langsung, pemerintah berharap para guru dapat menerima hak-hak mereka tepat waktu dan lebih efisien tanpa adanya kendala administrasi yang rumit.
Acara peresmian tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta sejumlah pejabat kementerian lainnya, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mulai melakukan transfer langsung tunjangan guru ke rekening pribadi masing-masing guru, tanpa lagi melalui proses yang melibatkan pemerintah daerah seperti yang diterapkan sebelumnya. Dalam wawancara yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (10/3), Abdul Mu’ti mengungkapkan, “Kami akan melakukan transfer langsung tunjangan guru. Selama ini, prosesnya melalui rekening pemerintah daerah, dan ke depan, dana tersebut akan langsung disalurkan ke rekening guru oleh Kementerian Keuangan.”
Selain itu, Abdul Mu’ti juga menambahkan bahwa regulasi yang mengatur transfer langsung tunjangan guru ke rekening pribadi sudah disiapkan dan siap diterapkan. Dengan adanya perubahan mekanisme ini, diharapkan seluruh guru di daerah dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini secara lebih cepat dan transparan.
Sistem ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada para pendidik di Indonesia, yang selama ini berperan besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dengan adanya penyaluran tunjangan yang lebih efisien dan tepat sasaran, diharapkan para guru dapat terus fokus dalam menjalankan tugas mulia mereka di bidang pendidikan tanpa harus terbebani dengan masalah administratif yang berlarut-larut.
Sebagai tambahan, dalam acara tersebut juga dibahas mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk guru. Di Jawa Timur, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (NU Care – Lazisnu) turut memberikan THR kepada para guru ngaji. Ketua NU Care-Lazisnu Jawa Timur, A. Afif Amrullah, menyampaikan, “Biasanya, THR hanya dinikmati oleh pekerja di sektor formal, namun kali ini kami bekerja sama dengan Koperasi Syariah BMT Nuansa Umat Jatim untuk membagikan THR kepada guru ngaji. Ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap peran penting guru ngaji dalam mencerdaskan umat.”
Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan ini dipandang sebagai langkah positif yang dapat memperbaiki pengelolaan anggaran pendidikan dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang lebih langsung dan transparan, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di tanah air.