PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memantapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi lintas sektor. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menghadiri rapat koordinasi bersama Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Forkopimda Provinsi Banten yang digelar di Hotel Aston Serang, Rabu, 22 April 2026. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis pelaksanaan program MBG di wilayah Banten, termasuk kesiapan Kabupaten Pandeglang dalam mendukung implementasinya secara menyeluruh.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Pandeglang, Iing menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kesiapan di lapangan, mulai dari infrastruktur hingga distribusi layanan gizi. Keterlibatan Forkopimda juga menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan serta kelancaran distribusi program di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat sumber daya manusia di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta instansi terkait sangat penting agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” katanya, Kamis, 23 April 2026.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keterlibatan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan.
“Masyarakat dapat memantau standar higiene, sanitasi, dan gizi makanan yang diberikan agar terhindar dari risiko seperti keracunan makanan. Untuk itu, pengawasan publik terhadap program MBG ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas MBG serta memastikan pelaksanaan program MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Iing juga menekankan bahwa kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam operasional SPPG sebagai dapur utama penyedia makanan dalam program MBG. Ia mengingatkan agar seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BGN.
“SPPG ini dibentuk untuk mendukung program mulia Bapak Presiden. Kita semua harus menyukseskannya. Jangan sampai ada kasus keracunan atau masalah lain akibat kelalaian dalam pengolahan makanan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengawal program nasional tersebut. Ia menyebutkan bahwa peran kepala daerah sangat strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi MBG.
“Dengan adanya Satgas di daerah, koordinasi menjadi lebih mudah. Kami berharap seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dapat bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa program MBG memiliki orientasi utama pada aspek sosial, meskipun tetap melibatkan unsur kemitraan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalankan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan.
“Kami terus melakukan evaluasi dengan mengumpulkan pengelola SPPG dan mitra yayasan. Disitu, kami sampaikan bahwa program MBG ini orientasinya sosial walaupun ada profit tapi orientasi utamanya adalah sosial. Hak mereka sudah diberikan, tinggal kewajiban mereka yaitu menyiapkan dapur yang sesuai standar kita,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pandeglang.